Pentingnya Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Program Pemerintah

Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat Penanggulangan terorisme biasanya mengandalkan negara sebagai tokoh sentral yang biasanya menggunakan pendekatan kekerasan. Banyak pemerintah di dunia menggunakan kekuatan militer dan instrumen hukum mereka untuk mengatasi terorisme. Hal ini terlihat dalam penggunaan pesawat bersenjata oleh Amerika Serikat dalam pemberantasan teroris atau penanganan khusus untuk narapidana kasus terorisme di fasilitas penjara seperti Abu Ghraib dan Teluk Guantanamo.

Pendekatan dengan cara kekerasan seperti ini banyak menuai kritik karena dinilai tidak berhasil menanggulangi terorisme secara utuh. Cara-cara keras tersebut justru kontraproduktif karena cenderung mendorong korbannya mengadopsi paham ekstrim. Maka muncullah inisiatif program deradikalisasi yang muncul sebagai alternatif pendekatan keras. Program deradikalisasi menawarkan cara mengembalikan seseorang yang terpapar paham ekstrimis kembali menjadi normal.

Kunci Di Balik Keberhasilan Banyak Program Deradikalisasi

Sebenarnya, deradikalisasi sudah menjadi bagian dari program pemerintah untuk menanggulangi terorisme di Indonesia sejak 2006. Deradikalisasi awalnya dijalankan oleh satuan khusus anti terorisme Densus-88 dengan bantuan mantan pelaku aksi terorisme untuk membuka dialog dengan para narapidana terorisme lainnya. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program deradikalisasi yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kebangsaan di penjara serta pemberian modal ekonomi bagi mantan narapidana terorisme.

Namun yang menjadi pelaku kunci di balik keberhasilan banyak program deradikalisasi adalah organisasi masyarakat sipil atau organisasi masyarakat non-profit. Mereka biasanya bekerja bersama pemerintah dan organisasi internasional lainnya dan berfungsi sebagai penengah antara pembuat kebijakan dan jaringan akar rumput. Studi yang saya lakukan menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam menanggulangi terorisme karena program mereka dapat melengkapi program deradikalisasi milik pemerintah.

Hasil Temuan

Dalam penelitian saya, saya meneliti dua organisasi masyarakat sipil, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) dan AMAN Indonesia sejak 2017 hingga awal 2019. Sedikitnya sampel wawancara ini karena tidak banyak organisasi masyarakat sipil terlibat dalam program deradikalisasi.

Temuan penelitian saya menunjukkan setidaknya dua keunggulan organisasi masyarakat sipil yang menjadi kunci mengapa program deradikalisasi mereka lebih berhasil dibanding yang dimiliki pemerintah.

  1. Organisasi masyarakat sipil cenderung lebih dekat dengan akar rumput Ini membuat organisasi tersebut memiliki kehadiran sosial yang tidak semenakutkan aparat negara sehingga dapat membangun jaringan sosial yang organik dan lebih efektif untuk mencegah mantan narapidana mengulangi kejahatannya lagi.
  2. Program deradikalisasi dari masyarakat cenderung lebih ‘lunak’ Program-program mereka biasanya menekankan pada pembentukan kemampuan-kemampuan sosial, seperti vokasi dan pelatihan kerja, yang dibutuhkan oleh mantan narapidana teroris. Program-program ini tidak memaksa narapidana ini mengubah ideologinya, melainkan berusaha memicu perubahan ini secara pribadi.

Jika dibandingkan dengan program deradikalisasi resmi pemerintah, maka program pemerintah hanya fokus menjauhkan mantan narapidana terorisme dari kemungkinan melakukan kekerasan kembali.

Konten program deradikalisasi pemerintah yang terlalu menekankan penanaman ideologis serta kapasitas pelaksana yang belum memadai masih menjadi hambatan program deradikalisasi pemerintah untuk berhasil. Kondisi tersebut yang menyebabkan pendekatan organisasi masyarakat sipil cenderung lebih efektif.

Contoh Keberhasilan

Salah satu contoh yang berhasil adalah YPP. YPP memberikan pelatihan kerja seperti mengurus restoran yang dikelola YPP, Dapur Bistik di Solo, Jawa Tengah. Mereka juga memberikan pelatihan menjalankan bisnis kecil kepada mantan narapidana sehingga kelak mereka dapat menjalankan usaha sendiri atau mencari kerja di tempat lain. Pelatihan tersebut memberi kesempatan pada mantan narapidana untuk bekerja dan berinteraksi dengan berbagai kalangan.

Saat ini, YPP sedang bekerja sama dengan aparat lembaga pemasyarakatan lokal untuk menyusun modul yang lebih terstruktur bagi mantan narapidana terorisme. YPP merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang memiliki privilese langka dapat bekerja sama dengan aparat pemerintahan secara dekat.

Kendala Organisasi Masyarakat

Meskipun peran organisasi masyarakat sipil terbukti efektif dalam program radikalisasi, masih terdapat tiga tantangan besar yang mereka hadapi untuk lebih terlibat dalam program deradikalisasi milik pemerintah. Pertama, terdapat pandangan yang berbeda antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam memahami istilah deradikalisasi.

Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil memandang deradikalisasi sebagai sebuah proses perubahan yang memerlukan pendampingan. Di sisi lain, pemerintah cenderung memandang proses deradikalisasi sebagai sebuah proses yang bisa dilakukan melalui penanaman ideologi kebangsaan.

Organisasi masyarakat sipil umumnya menolak asumsi bahwa deradikalisasi dapat dipaksakan melalui penanaman ideologi. Perbedaan pandangan ini kerap membuat masyarakat sipil enggan bekerja sama dengan pemerintah. Kedua, organisasi sipil masih menghadapi masalah finansial terlebih bagi mereka yang tidak memiliki jaringan donor yang besar.

Ketiga, ada masalah kepercayaan antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam menangani kasus terorisme. Pemerintah masih menganggap penanggulangan kasus terorisme. Ranah eksklusif aparat keamanan dan negara sehingga turut campur organisasi sipil terkadang dianggap menentang otoritas negara.

Meskipun sejak berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mulai terdapat ruang bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam program deradikalisasi pemerintah. Namun hingga saat ini, belum tersedia adanya skema yang koheren untuk pembentukan kemitraan strategis antara masyarakat sipil dan BNPT.

Usulan Pemerintah

Jika pemerintah ingin merangkul organisasi masyarakat sipil untuk membuat program. Deradikalisasi menjadi lebih efektif, ada dua hal utama yang harus dipersiapkan. Pertama, pemerintah perlu melibatkan organisasi sipil secara lebih mendalam dalam program deradikalisasi yang ada.

Karena itu, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil harus mulai menjembatani masalah saling tidak percaya di antara mereka. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan BNPT sebagai fasilitator. BNPT bisa mengadakan serangkaian lokakarya untuk mempertemukan perwakilan baik masyarakat sipil maupun pemerintah. Dari lokakarya ini, diharapkan muncul kolaborasi yang lebih kuat.

Kedua, pemerintah harus melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam program deradikalisasi secara lebih luas. Misalnya melibatkan mereka dalam merancang kurikulum program deradikalisasi yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Organisasi sipil juga bisa memberikan pelatihan vokasi dan pembinaan bagi mantan narapidana terorisme. Selama ini, program pemerintah masih bersifat lokal dan sporadis karena BNPT masih belum memiliki perwakilan di daerah.

Yang terakhir, pemerintah juga bisa menyediakan bantuan finansial bagi masyarakat sipil yang membutuhkan dana untuk menjalankan program mereka. Teknis pemberian bantuan finansial ini masih perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut.

Organisasi masyarakat sipil merupakan mitra yang tepat membantu program deradikalisasi pemerintah. Namun, pemerintah sendiri pun harus mulai memikirkan cara agar bisa menjalin kerja sama dengan mereka pada masa depan.

Baca Juga : Menghadapi Normal Baru Dan Memberdayakan Masyarakat

Menghadapi Normal Baru Dan Memberdayakan Masyarakat

Normal Baru

Normal Baru Setelah tiga bulan berupaya mengendalikan penularan wabah COVID-19 melalui karantina wilayah, pemerintah Indonesia akhirnya memilih kembali menjalankan roda perekonomian yang sempat lesu, termasuk membuka tempat ibadah dan mal.

Pemerintah mengkampanyekan normal baru. Istilah ini merujuk pada sebuah tatanan baru yang menganjurkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk masyarakat dan fasilitas umum guna mencegah penularan virus corona. Pemberlakuan normal baru di sini mengundang risiko lebih besar karena Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan penerapan normal baru dilakukan di suatu negara jika sudah tidak ditemukan kasus baru di negara tersebut.

Faktanya, kasus COVID-19 di Indonesia belum pernah melandai sejak ditemukannya kasus pertama di awal Maret 2020. Dalam sebulan terakhir, setelah pertemuan massal orang dalam kaitan perayaaan Hari Raya Idul Fitri, http://202.95.10.13/ jumlah kasus baru harian COVID-19 di Indonesia justru cenderung melebihi 1000 kasus. Hal itu tampaknya dipicu oleh maraknya kerumunan masyarakat baik sengaja atau tidak sengaja karena mereka mendatangi pasar untuk berbelanja baju atau perlengkapan sebelum Lebaran, beribadah bersama dan silaturahmi dengan keluarga.

Masalah serius yang kurang disadari adalah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum didesain untuk siap menghadapi sebuah bencana kesehatan. Apalagi bencana penyakit yang dahsyat, penularannya cepat dan belum ada vaksin dan obatnya seperti COVID-19. Keadaan ini berbeda dengan negara lain seperti Korea Selatan, Jerman dan Inggris yang sudah mematangkan sistem pelayanan kesehatannya sejak lama. Sehingga mereka lebih mampu menghadapi lonjakan pasien COVID-19 dalam waktu singkat.

Masalah Puskesmas

Dalam sistem kesehatan di Indonesia, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan institusi terdepan tingkat pertama pelayanan kesehatan di akar rumput. Mereka melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dan perorangan dengan lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif.

Petugas kesehatan di pelayanan kesehatan ini paling dekat dengan masyarakat. Termasuk memiliki program pengembangan yang melibatkan peran masyarakat melalui keberadaan kader kesehatan. Bersama kader kesehatan, upaya edukasi. Dan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 dapat menggunakan cara-cara yang lebih sesuai. Dengan budaya dan bahasa masyarakat setempat. Bukan dengan bahasa langit yang sering digunakan pemerintah.

Sayangnya, program sosialisasi dan kader kesehatan di Puskesmas sering tidak maksimal pelaksanaannya karena hanya bertujuan untuk menyelesaikan program. Bukan pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih sehat.

Kemampuan Puskesmas Masyarakat Indonesia

Selain itu, kondisi dan kemampuan Puskesmas di Indonesia berbeda-beda di setiap wilayah. Tergantung dari kapasitas dan manajemen masing-masing Puskesmas. Ketimpangan sumber daya manusia, akses informasi serta infrastruktur mempengaruhi kinerja Puskesmas dalam melaksanakan upaya menyehatkan masyarakat.

Dalam suatu diskusi pada April 2020, yang diadakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dalam rangka kegiatan riset yang sedang berlangsung, seorang tenaga kesehatan di Wakatobi mengatakan pada masa-masa awal pandemi COVID-19 petugas Puskesmas di sana belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk disebarkan ke masyarakat guna mencegah COVID-19. Selain karena banyaknya perubahan informasi pada awal pandemi COVID-19. Menurut keterangan dari tenaga kesehatan tersebut, paparan informasi terkait COVID-19 di daerah-daerah luar Pulau Jawa, khususnya di Wakatobi, memang cenderung kurang masif.

Beralih Dari Sisi Kuratif

Dalam pandemi COVID-19, Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif.

  • Promotif: melakukan berbagai pendekatan ke masyarakat agar masyarakat mengerti tanda, gejala serta bahaya dari COVID-19.
  • Preventif: menskrining COVID-19 di wilayah kerjanya dengan bekerja sama dengan dokter praktik/klinik/bidan praktek. Mereka juga perlu memantau orang-orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.
  • Kuratif: mengobati pasien OTG, ODP dan PDP dengan gejala ringan sehingga mereka dapat sembuh tanpa harus ke rumah sakit.
  • Rehabilitatif: memberikan konseling ke keluarga dan lingkungan di dekat penderita COVID agar tidak mengucilkan pasien COVID 19, sebaliknya memberi dukungan pada pasien COVID-19 dan keluarganya.

Selain Puskesmas, terdapat fasilitas kesehatan (faskes) swasta yang lebih dipercaya masyarakat. Dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yaitu klinik pratama dan bidan praktik setempat. Meski faskes tersebut lebih fokus pada pengobatan. Puskesmas dapat berkoordinasi dengan faskes swasta untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait protokol kesehatan pada masa normal baru COVID-19 ini.

Jika sebuah Puskesmas menjalankan upaya promotif dan preventif dengan menyesuaikan pada budaya yang dimiliki masyarakat setempat. Puskesmas akan memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat dan mampu memobilisasi masyarakat untuk menerapkan perilaku sehat.

Bagaimanapun, protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun serta makan makanan bergizi dan berolahraga teratur akan memiliki manfaat besar jika dilaksanakan secara massal.

Peran Masyarakat

Bukan hanya pada petugas kesehatan, sesungguhnya garda terdepan upaya meningkatkan kesehatan secara umum. Tidak hanya dalam konteks mengendalikan COVID-19, terletak di pundak masyarakat.

Pendekatan yang tepat pada masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan COVID-19. Sangat penting mengingat sistem pelayanan kesehatan. Indonesia masih belum mampu menampung pasien yang terus meningkat baik karena COVID-19 maupun akibat penyakit lainnya.

Karena itu, pencegahan penularan di tingkat masyarakat sangat penting untuk mengurangi beban pengobatan di rumah sakit. Fasilitas kesehatan (rumah sakit) yang lengkap alat dan tenaga kesehatannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu rasio dokter per penduduk di Indonesia masih rendah. Yakni empat dokter di bertanggung jawab menangani 10.000 penduduk (4: 10.000).

Rekomendasi

Meski mengubah perilaku masyarakat bukan perkara mudah. Puskesmas memiliki posisi strategis di masyarakat. Dan otoritas kesehatan yang seharusnya mampu meyakinkan masyarakat untuk berupaya mencegah COVID-19.

Kerja sama yang erat antara Puskesmas dan masyarakat akan meningkatkan kepatuhan pada protokol kesehatan. Serta mengurangi hambatan. Dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang berasal dari masyarakat. Salah satunya keengganan masyarakat untuk dites COVID-19 secara gratis. Karena ketakutan tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan stigma dari masyarakat setempat jika hasilnya positif.

Pada masa pandemi ini dan ke depan, Puskesmas dapat bekerja sama dengan klinik pratama. Bidan dan dokter praktek di wilayah kerjanya untuk menghimpun kekuatan mewujudkan perilaku kesehatan masyarakat.

Konflik Lahan Masyarakat Masih Banyak Terjadi Di Indonesia

Konflik Lahan

Konflik Lahan Data terbaru dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebuah organisasi yang menyoroti kasus-kasus konflik lahan, menunjukkan jumlah kasus konflik lahan meningkat hampir 40% pada tahun 2017 menjadi 659 kasus dari 472 kasus pada tahun 2014. Sekitar satu per tiga dari kasus-kasus tersebut terjadi di sektor perkebunan.

Sebagian besar konflik ini terjadi antara aktor lokal (komunitas masyarakat setempat dan masyarakat adat) dengan perusahaan atau badan pemerintah terkait hak kelola lahan.

Ada pola yang sering muncul seringkali konflik terjadi ketika, khususnya di masa lalu, pemerintah memberikan hak kepada perusahaan untuk mengelola lahan yang cukup luas tanpa melalui proses persetujuan terlebih dahulu dari aktor lokal yang sudah mengelola lahan tersebut dari generasi ke generasi.

Seringkali pemerintah dan perusahaan berargumen bahwa klaim masyarakat lokal atas tanahnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga mereka tidak berhak untuk mengklaim tanah tersebut. Hal ini biasanya karena mereka tidak memiliki alat bukti formal. Tetapi masyarakat lokal yang sudah hidup lama di sana berpendapat sebaliknya, sehingga timbul perlawanan dan konflik.

Penelitian kami mengidentifikasi ada dua strategi efektif yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk mendapatkan kembali hak mereka atas lahan.

  • Dua strategi tersebut mencakup pengajuan klaim atas lahan dengan dasar hak mereka sebagai warga negara dan hak sebagai masyarakat adat.
  • Dua contoh yang menerapkan kedua strategi tersebut adalah masyarakat di Kampar, Riau, dan masyarakat di Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Dengan cara menuntut hak mereka sebagai warga negara dan kelompok adat, mereka berhasil memperoleh kembali sebagian hak atas lahan dari perusahaan perkebunan kayu skala besar di provinsi tersebut. Berikut hasil penelitian kami.

Mencari Keadilan

Setelah Indonesia menjadi negara demokrasi baru di akhir 1990-an, pemerintah Indonesia mulai mengakui hak masyarakat miskin di daerah pedesaan untuk mengelola lahan dan hutan mereka. Pengakuan ini memberi kesempatan bagi mereka untuk mencari keadilan atas penyerobotan lahan mereka di masa lalu. Di beberapa kasus, mereka berhasil.

Contohnya terjadi pada petani Desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Mereka telah mendiami daerah tersebut sejak ratusan tahun, bercocok tanam padi, kelapa, dan pinang. Sejak sekitar tahun 2000an, petani Senyerang berkonflik dengan perusahaan perkebunan besar di daerah tersebut.

Kelompok petani akhirnya berhasil mendapatkan sebagian tuntutan mereka untuk mengelola lahan pada tahun 2013, setelah bertahun-tahun berjuang menuntut hak-hak atas lahan mereka.

Berdasarkan keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya, akhirnya perusahaan menyetujui petani Senyerang untuk menanam karet di 1.001 hektare lahan di dalam area izin konsesi mereka. Selain itu, perusahaan juga menyetujui kesepakatan bagi hasil dari lahan akasia dengan komunitas tersebut.

Keadilan Bagi Masyarakat Adat

Masyarakat adat di Indonesia dapat mengklaim hak adat mereka atas lahan dan sumber daya yang ada di wilayah tanah leluhur mereka. Masyarakat adat lokal seringkali memakai argumen ini untuk mendapatkan kembali hak mereka atas lahan.

Sebuah kelompok masyarakat adat, Datuk Pangeran Perkaso (bukan nama sebenarnya) di Kampar, Riau telah menggunakan strategi ini untuk memperjuangkan hak mereka dari sebuah perusahaan perkebunan kayu Akasia. Kelompok masyarakat adat ini mengaku sudah menolak pengembangan perkebunan tersebut sejak awal beroperasi tahun 1993. Mereka menyatakan bahwa perusahaan telah mengambil 4.500 hektare lahan adat mereka.

Setelah sekian lama, akhirnya kelompok masyarakat adat ini mendapatkan sebagian hak mereka atas lahan. Namun, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan apa yang mereka tuntut. Pemerintah kabupaten Kampar mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui hak kelompok masyarakat adat atas tanah ulayat di kabupaten tersebut pada tahun 1999.

Tetapi, butuh 16 tahun hingga akhirnya perusahaan setuju untuk menandatangani kesepakatan tertulis terkait bagi hasil atas 1.000 hektare lahan konsesi akasia milik perusahaan. Kelompok adat ini hanya terdiri dari 397 keluarga. Sehingga, pada saat berjuang kelompok ini memutuskan untuk mencari bantuan masyarakat lain yang berasal dari Sumatera Utara, Aceh, dan dari daerah lain untuk bergabung dan berjuang bersama mereka.

Namun, keterlibatan masyarakat di luar masyarakat adat tersebut malah membuat perusahaan mempertanyakan basis klaim mereka sebagai masyarakat adat. Hasilnya, karena kurangnya kekuatan bargaining, mereka mendapatkan hasil yang lebih sedikit dari kesepakatan, dibanding kasus Jambi.

Aliansi Yang Lebih Kuat

Aksi kolektif masyarakat lokal dan adat merupakan faktor utama keberhasilan mereka untuk bisa mendapatkan kembali hak-hak atas lahan. Jaringan pendukung dan kampanye di tingkat nasional dan internasional juga menjadi faktor penting. Terutama ketika perusahaan memiliki akses ke pasar internasional.

Namun, jika kita membandingkan hasil yang didapat dari dua pendekatan di atas. Menggunakan hak sebagai warga negara dalam konflik lahan terhitung lebih efektif karena pendekatan tersebut cenderung lebih inklusif.

Inklusivitas merupakan kunci penting untuk membentuk koalisi yang kuat. Antara masyarakat di tingkat lokal untuk mendapatkan kembali hak atas lahan mereka ketika berhadapan dengan perkebunan skala besar.

Dalam kasus di Jambi, masyarakat lokal bisa membentuk aliansi besar. Dan menggerakkan 2.002 petani dari berbagai latar belakang etnis untuk berjuang bersama mereka. Kondisi ini berbeda di kasus Riau.

Meskipun demikian, penggunaan argumentasi hak adat untuk. Mendapatkan kembali hak atas lahan bisa jadi efektif bila digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan komunitas masyarakat yang relatif homogen.

Bagaimana Selanjutnya?

Dua kasus konflik di atas dianggap telah berhasil diselesaikan. Pada akhirnya. Namun, kedua komunitas tersebut masih belum mencapai keadilan seutuhnya. Mereka belum mendapatkan hak untuk mengelola dan mengatur lahan mereka secara efektif. Mengingat lahan-lahan tersebut masih menjadi bagian dari konsesi perusahaan dan secara hukum masih dalam kawasan hutan yang dikuasai negara.

Program reforma agraria yang digulirkan oleh Presiden Joko Jokowi Widodo diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lahan semacam itu. Program ini meliputi sertifikasi lahan, redistribusi lahan, serta inisiatif perhutanan sosial.

Namun, walau implementasi penyerahan sertifikasi lahan kepada masyarakat sudah berjalan, redistribusi lahan kepada masyarakat lokal masih sangat terbatas.

Reforma agraria yang dilakukan pemerintah saat ini belum mengatasi isu yang lebih fundamental. Dari konflik lahan yang banyak muncul selama ini, yang berakar pada penguasaan lahan yang timpang.

Selain itu, apabila pemerintah tidak memperbaiki tata kelola yang ada. Untuk lebih melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat adat atas tanah mereka. Masyarakat masih sangat rentan kehilangan hak-hak mereka. Akhirnya, potensi konflik lahan di masa depan masih cukup besar.